Kriminal
Jumat, 28 Juni 2013 - 22:42:44 | wheny-marisa / Sorot Gunungkidul

Edan ! Dilaporkan Polisi, Kades Monggol Malah Bersyukur
Edan ! Dilaporkan Polisi, Kades Monggol Malah BersyukurEdan ! Dilaporkan Polisi, Kades Monggol Malah BersyukurLasiyo, Kepala Desa Monggol, Saptosari

Saptosari, (sorotgunungkidul.com)--Terkait adanya laporan salah satu warga Monggol ke Polres Gunungkidul atas dugaan pungli yang ditudingkan kepada dirinya, Kades Monggol, Saptosari, Lasiyo menanggapi dengan sikap dingin. Ironisnya, atas laporan itu, Lasiyo mengaku malah justru bersyukur karena telah mendapatkan pelajaran berharga dari masyarakat. Bahkan masalah yang baru saja menimpa dirinya itu hanya dianggap sebagai kado ulang tahun pertama jabatan kades yang disandangnya sejak tahun 2012 lalu.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (28/06/2013), Kades Monggol, Lasiyo justru merasa heran lantaran sebelumnya warga telah bersepakat untuk membayar pungutan 2,5 % dari nominal dana pembebasan JLS. Pungutan itu diatur dalam Perdes Monggol Nomor 3 tahun 2012 tentang peralihan atas tanah.

“Menjelang pembayaran dana JLS, di balai desa Monggol mereka telah kita kumpulkan dan telah menyatakan sanggup membayar pungutan 2,5 % dari dana yang diterima. Tapi anehnya, setelah membayar pungutan, mereka justru melaporkan saya ke Polres Gunungkidul,” katanya terheran.

Dijelaskan, bahwa pembebasan tanah, bangunan dan karang kitri (tanaman) di jalur JLS di wilayah Monggol menyasar 84 bidang tanah di Padukuhan Mojosari, Baros Lor, Ngelo, dan Baros Kidul. Lebih dari 90 % tanah itu merupakan milik warga, dan sebagian tanah AB dan kas desa. Total dana pembebasan itu mencapai Rp 2,3 milyar dengan 6 kriteria harga tanah.

“Penentuan harga tanah permeternya berdasarkan 6 kriteria meliputi pekarangan pinggir jalan raya Rp 130.000/m, tegal pinggir jalan raya Rp 100.000/m, pekarangan pinggir jalan lingkungan Rp 70.000/m, tegal pinggir jalan lingkungan Rp 60.000/m, pekarangan jauh dari jalan raya dan jalan lingkungan Rp 60.000, serta tegal yang lokasinya jauh dari jalan raya maupun jalan lingkungan Rp 50.000/m,” terang Lasiyo.

Terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Monggol, Drs. Suprabowo membenarkan adanya laporan warga terkait dugaan pungutan liar itu dalam pembebasan jalur lintas selatan di wilayahnya itu.

“Kami sebagai BPD sebenarnya sudah berulangkali mengingatkan kepada Pak Lurah Lasiyo untuk segera memperbarui Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2012 tentang pungutan terkait peralihan hak atas tanah. Kita tunggu sampai awal tahun 2013 kok belum juga direspons, dan akhirnya berbuntut laporan warga atas tuduhan pungutan liar. Kalau tidak menyepelekan saran dari BPD, kami yakin usai pembayaran JLS tidak akan timbul masalah serumit ini. Sehingga wajar saja, kalau ada warga yang melapor ke polisi dengan tuduhan dugaan pungutan liar. Sebab perdes itu memang hanya berlaku pada tahun 2012 dan sudah tidak berlaku lagi saat Kades Monggol menarik pungutan pasca pembayaran ganti rugi JLS di tahun 2013. Kami selaku BPD siap mempertahankan argumen ini, dimanapun dan sampai kapanpun” tegasnya setengah menggerutu.

Berita Terkait :


HOT NEWS
dava3.jpgwirawisata.gifseminar_umroh2.jpg