Olahraga
Bagikan berita :
Kamis, 22 Desember 2016 - 00:15:38 | tsaniyah-faidah / Sorot Gunungkidul

Dana Olahraga Tidak Turun, Pengurus Terpaksa Urunan Gelar Kompetisi

Dana Olahraga Tidak Turun, Pengurus Terpaksa Urunan Gelar Kompetisi
Space Iklan
ilustrasi by google

Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Hal berbeda harus dialami oleh Pengurus Cabang (Pengcab) organisasi cabang olahraga di Gunungkidul pada tahun 2016 ini. Jika biasanya mereka mendapatkan dana hibah setiap tahunnya dari pemerintah daerah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), namun kali ini para pengurus cabang olahraga harus gigit jari karena sama sekali tidak mendapatkan dana bantuan.

Seperti yang dialami oleh pengurus Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Gunungkidul yang juga bernasib sama. Para pengurus bahkan harus rela patungan setiap kali akan menggelar kegiatan. Seperti pada kompetisi kejurkab basket yang dihelat Perbasi Gunungkidul beberapa waktu yang lalu. Panitia dalam hal ini pengurus Perbasi Gunungkidul harus urunan hingga mencapai belasan juta untuk dapat menggulirkan kompetisi tersebut.

Ketua Harian Perbasi Gunungkidul, Suharjo mengatakan bahwa tidak ada slot dana khusus yang diberikan untuk tahun ini. Pihaknya sendiri tidak tahu pasti alasan KONI tidak menyairkan dana bantuan untuk seluruh kegiatan Perbasi di tahun ini. Pasalnya, pihak KONI tidak memberi tahu alasannya secara resmi.

"Biasanya selalu dapat setiap tahunnya. Tapi tahun ini nggak tahu kenapa, karena tidak ada pemberitahuan secara resmi dari KONI," kata dia, Selasa (20/12/2016).

Suharjo menduga, alasan KONI tidak memberikan bantuan dana kali ini lantaran prestasi para atletnya yang menurun. Hasil pada Porda 2015 kemarin hanya menempati posisi 4 dan tidak mendapatkan medali, yang membuatnya memungkinkan hal tersebut menjadi alasan utama.

"Untuk tahun ini, setiap mengadakan kegiatan, pengurus urunan dana secara mandiri. Seperti untuk kegiatan terakhir Kejurkab kemarin, kami urunan hingga Rp 13 juta untuk menggelar pertandingan tersebut," kata Suharjo.

Tidak adanya dana hibah dari KONI, membuat pengurus Pengcab Perbasi cukup kesulitan setiap akan menggelar kegiatan. Sehingga setiap ada pertandingan, dana yang digunakan sangat terbatas. Meskipun begitu, pihaknya tetap mengupayakan pertandingan berjalan lancar demi memberangkatkan atletnya menjadi petarung yang dapat berlaga dengan baik.

"Biasanya bantuan KONI sekitar Rp 10 juta. Jadi kalau masih kurang dananya, bisalah kita tambahin sedikit. Tapi saya rasa tidak hanya Perbasi saja, semua Pengcab kayaknya tahun ini juga tidak dapat," papar dia.

Sementara itu, Ketua Umum Perbasi Gunungkidul, Edi Praptono mengatakan, pihaknya hanya mengikuti kebijakan anggaran saja. Sebab ia meyakini, di balik tidak cairnya dana, ada kebijakan yang telah diputuskan dengan kesepakatan bersama. Jika tahun ini memang tidak mendapat bantuan dana dari KONI sama sekali, ia dan kawan-kawan pengurusnya tetap mengupayakan menggelar pertandingan dengan dana yang dicarinya secara mandiri.

"Harapannya tahun depan dapat bantuan dana supaya putaran organsisasi berjalan dengan baik. Pembinaan juga jadi lebih baik tentunya," ujar Edi.

Terpisah, Ketua KONI Gunungkidul, Jarot Santoso mengakui kali ini pihaknya tidak mendapat dana bantuan hibah dari pemerintah kabupaten, sehingga tidak bisa menyalurkannya ke Pengcab. Dana stimulan diakui memang biasanya rutin didapatkan Pengcab dari Pemkab melalui KONI. Namun, sejak munculnya Permendagri 14 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, membuatnya terpaksa tidak bisa menyalurkan dana rutin tersebut.

Dalam Pasal 4 Ayat 4 Huruf b Permendagri Nomor 14 tahun 2016 disebutkan, bahwa pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keungan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya peraturan yang bersifat mendadak tersebut, pencairan anggaran kini harus mengikuti mekanisme yang berlaku di Disdikpora. Setiap menghadapi kegiatan, KONI terlebih dahulu memberi usulan. Selain itu, pelaporan keuangan KONI pun harus sesuai aturan dan tepat waktu. Jika tidak, Disdikpora dapat menangguhkan pencairan anggaran tahap berikutnya.

"Karena terikat oleh peraturan tersebut, maka kebijakan anggaran KONI dimasukkan dalam anggaran kegiatan Disdikpora," jelas Jarot.

 

Berita Terkait :