Pemerintahan
Bagikan berita :
Rabu, 28 Desember 2016 - 10:10:07 | -bambang-wahyu / Sorot Gunungkidul

Penunjukkan PLT Kades Hargosari, Dewan dan Pemkab Silang Pendapat

Penunjukkan PLT Kades Hargosari, Dewan dan Pemkab Silang Pendapat
Space Iklan
ilustrasi by google

Tanjungsari,(sorotgunungkidul.com)--Terkait dengan pengisian lowongan pejabat Kepala Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai sangat ngawur.  Sarmidi, anggota Komisi A DPRD Gunungkidul mengecam tindakan Pemkab yang tidak memahami aturan yang telah disepakati bersama. Dia menuding, Pemkab menyalahi Perda No. 5 Tahun 2015, utamanya Pasal 73 Ayat 2.

Penunjukkan pamong desa sebagai PLT Kepala Desa disebut Sarmidi merupakan bentuk pelanggaran peraturan. Jabatan Kades Hargosari sendiri lowong setelah Sumono ditahan Kejaksaan Negeri Gunungkidul akibat tersandung kasus korupsi.

“Aturan pengisian penjabat kepala desa itu sangat jelas. Tidak ada ceritanya, bahwa Kepala Bagian apalagi Kepala Urusan, bisa menjabat kepala desa,” ujar Sarmidi, Rabu (28/12/2016).

Sarmidi menjabarkan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 disebutkan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pada pasal yang sama  Ayat 2 dinyatakan, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

“Apa aturannya kurang cetho, kok Penjabat Kepala Desa Hargosari diserahkan kepada Kabag Pemerintahan,” tanya Sarmidi heran.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mendesak, agar Bupati secepatnya mencabut SK pengangkatan yang telah dibuat dan dikirim kepada yang bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Gunungkidul, Siswanto yang dihubungi terpisah membenarkan bahwa pihaknya sudah menunjuk pelaksana tugas harian PLT Kepala Desa Hargosari.

“Sudah ada PLT-nya yakni Kabag Pemerintahan Desa. SK pengangkatan PLT tersebut telah kami kirim ke desa melalui Camat Tanjungsari. Perlu diketahui, kami tidak mengangkat Penjabat Kepala Desa” aku Siswanto mengiyakan.

Diminta tanggapannya soal kritikan Komisi A DPRD Gunungkidul, Siswanto mengatakan, PLT Kepala Desa berbeda dengan Penjabat Kepala Desa.

“Desa Hargosari Kepala Desanya baru diberhentikan sementara, sesuai Peraturan Bupati, perlu adanya PLT, bukan Penjabat Kepala Desa,” bantah Siswanto meluruskan.

 

 

Berita Terkait :


dava3.jpg
HOT NEWS
meloncell.jpg
rahma jaya.jpg