Sosial
Bagikan berita :
Jumat, 06 Januari 2017 - 07:58:06 | fajar-risdiyanta / Sorot Gunungkidul

Kelanjutan Pembangunan Kantor Klasis GKJ, Pemkab Akan Tanya Sikap Warga

Kelanjutan Pembangunan Kantor Klasis GKJ, Pemkab Akan Tanya Sikap Warga
Space Iklan
Lokasi yang direncanakan sebagai bangunan Kantor Klasis GKJ. (foto dokumen sorot gunungkidul)

Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Mendapatkan penolakan dari warga beberapa bulan lalu menyebabkan proses pembangunan Kantor Klasis Gereja-gereja Kristen Jawa yang terletak di Grorgol, Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo dihentikan. Pembangunan tersebut akan dilanjutkan setelah terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) yang saat ini sudah berubah menjadi Dinas.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tommy Harahap. Namun demikian sebelum IMB diberikan ke panitia pembangunan, pihak Pemkab terlebih akan memanggil beberapa tokoh dan warga Grogol, Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo untuk berdialog dan mendengarkan sikap terkait alasan mayoritas warga yang menolak pembangunan Kantor tersebut 

“Kita sudah mengirim surat kepada tokoh warga setempat, rencananya Jumat siang kita lakukan dialog di Pemkab,” papar Tommy, Jumat, (06/01/2017).

Dia menambahkan, dialog itu dilakukan setelah adanya konflik yang belum terselesaikan dan itu merupakan kewajiban Pemkab Gunungkidul untuk menyelesaikannya. Terkait sikap warga yang menolak, Pemkab akan menilai alasan penolakan tersebut mendasar atau tidak atau hanya berdasarkan suka atau tidak suka.

“Panitia pembangunan masih menunggu IMB-nya turun, setelah itu akan melanjutkan pembangunan, dan kita akan fasilitasi,” imbuhnya.

Dijelaskan lebih lanjut, jika aturan sudah terpenuhi dan warga menerima dengan pembangunan kantor tersebut maka IMB akan segera turun. Namun demikian jika alasan penolakan tersebut dinilai tidak mendasar maka pembangunan tetap akan jalan terus. Pihak Pemkab mempersilahkan bagi yang merasa keberatan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Yang menentukan sesuai atau tidaknya nanti adalah PTUN, jika sudah sesuai maka dilanjutkan namun jika tidak maka ijinnya akan dicabut,” tandasnya.

Berita Terkait :