Sosial
Bagikan berita :
Sabtu, 07 Januari 2017 - 17:59:25 | renna-anggabenta / Sorot Gunungkidul

Tarif Pembuatan SIM Massal Capai 450 Ribu, Warga Balik Kanan

Tarif Pembuatan SIM Massal Capai 450 Ribu, Warga Balik Kanan
Space Iklan
ilustrasi by google

Playen,(sorotgunungkidul.com)--Rasa senang sejumlah warga Desa Ngunut, Kecamatan Playen sekejap berubah menjadi kekecewaan. Harapan mereka untuk bisa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) terpaksa harus dipendam untuk sementara waktu.

Awalnya para warga senang lantaran adanya pembuatan SIM massal di wilayahnya. Antusias dengan pengumuman tersebut, warga lantas berduyun-duyun datang ke Balai Desa setempat guna melakukan pendaftaran.

“Saya sempat datang tapi nggak jadi membuat SIM, lha harganya saja mau buat SIM C sampai 450 ribu,” ujar Jumiyo (60) warga Padukuhan Kernen, Desa Ngunut Kecamatan Playen, Sabtu (07/01/2017) siang.

Dituturkan Jumiyo, ia mengetahui adanya kegiatan pembuatan SIM massal tersebut dari pemberitahuan  pada tanggal 1 Januari 2017 lalu. Dalam pengumuman itu, siapa saja yang berminat membuat SIM massal bisa langsung menuju Balai Desa guna melakukan pendaftaran dengan membawa syarat 2 lembar foto copy KTP.

Lantaran selama ini tidak mempunyai SIM, Jumiyo pun berinisiatif untuk datang mendaftar di Balai Desa. Apalagi dari informasi yang ia terima, Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK) yang menggelar pembuatan SIM massal tersebut menjamin kelulusan para peserta. Para peserta yang mendaftar diminta kembali berkumpul di Balai Desa Ngunut untuk bersama-sama datang ke Mapolres Gunungkidul.

“Begitu lihat harganya saya langsung tidak boleh sama anak saya karena katanya harganya terlalu tinggi. Kata anak saya tarif pembuatan SIM normalnya hanya 100 ribu,” ungkapnya.

Sementara itu, dikonfirmasi oleh Kasatlantas Polres Gunungkidul, AKP Samiyono, menyatakan bahwa terkait dengan pembuatan SIM massal, pihak Satlantas tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Akan tetapi, yang ada dan dilakukan selama ini adalah dalam bentuk Memorandum of Understanding dengan sejumlah LPK untuk peminjaman lahan ujian praktek berkendara.

“Kita tidak tahu menahu mengenai prosesnya bagaimana di mereka. Kita hanya sebatas kerjasama lahan saja itupun di luar jam dinas,” papar Samiyono.

 

 

Berita Terkait :