Sosial
Bagikan berita :
Sabtu, 07 Januari 2017 - 20:23:50 | fajar-risdiyanta / Sorot Gunungkidul

Pemkab Segera Lakukan Penertiban Pantai Selatan

Pemkab Segera Lakukan Penertiban Pantai Selatan
Space Iklan
Lapak-lapak pedagang di sempadan Pantai selatan saat diterjang gelombang beberapa waktu lalu (doc.sorot)

Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Rencana penertiban wilayah pantai selatan yang sudah digembar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa bulan lalu dalam waktu dekat ini akan segera direalisasi. Pada tahap awal ini Pemkab Gunungkidul akan melakukan penataan pada 4 pantai dari total puluhan pantai yang ada.

Penertiban tersebut segera dilakukan mengingat semrawutnya bangunan di sepadan Pantai yang melanggar aturan dan juga menggangu kenyamanan wisatawan yang datang.

Dijelaskan Asisten 1 Bidang Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap, rencana penertiban tidak segampang membalikan telapak tangan karena harus melalui tahapan sosialisasi dan prosedur. Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penertiban tersebut.

“Sementara ada sejumlah 4 pantai yang menjadi prioritas penertipan, yakni Pantai Slili, Sadranan, Drini dan Sepanjang,” papar Tommy Harahap, Sabtu (07/01/2016).

Dia tak menampik bahwa memang terdapat beberapa warga yang kurang setuju dengan penertiban oleh Pemkab Gunungkidul. Penolakan tersebut diakui sebagi hal yang wajar mengingat sebagian warga yang sudah lama mendirikan kios di sekitaran pantai dan merasakan kemapanan.

“Wajar jika ada satu dan dua yang kurang setuju, namun sebagian sudah menerima,” imbuhnya.

Terkait pemindahan lokasi kios-kios yang dibangun warga, pihak Pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mempersiapkan tanah pengganti berupa Sultan Ground yang terletak lebih jauh dari garis sepadan Pantai. Kendala utama yang dihadapi Pemkab saat ini adalah kekurang pahaman warga bahwa mendirika bangunan di sepadan pantai itu melanggar aturan.

“Rencana besok Selasa yang kena penertiban akan kita undang untuk melakukan koordinasi di Pemkab. Dan tentunya harus melalui beberapa tahapan diantaranya pemberian surat peringatan tertulis sampai 3 kali, namun jika peringatan tersebut tidak diindahkan kita koordinasi lagi mau bagaimana tindakan selanjutnya,” tandasnya.

Berita Terkait :


dava3.jpg
HOT NEWS
meloncell.jpg
rahma jaya.jpg