Pemerintahan
Bagikan berita :
Rabu, 08 Februari 2017 - 10:20:06 | tsaniyah-faidah / Sorot Gunungkidul

Pelayanan Adminduk Gratis Total, Dinas Siap Pidanakan Pelaku Pungli

Pelayanan Adminduk Gratis Total, Dinas Siap Pidanakan Pelaku Pungli
Space Iklan
ilustrasi by google

Wonosari,(sorotgunungkidul.com)--Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi yang memberikan pelayanan langsung terbesar kepada masyarakat memastikandiri bebas dari segala macam praktek pungutan liar (Pungli). Dasar yang menjadi pegangan bebas pungli yakni  Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 A yang menyebutkan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul, Eko Subiyantoro mengatakan, sudah sejak lama pihaknya melakukan upaya pemberantasan pungli. Pasalnya, seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) telah diberikan secara gratis baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

"Buat Kartu Keluarga, Akta hingga KTP itu gratis dan tidak dipungut biaya. Tapi jika mengurusnya mengalami keterlambatan, aturannya akan mendapatkan sanksi denda," katanya, Rabu (08/02/2017).

Dikatakan Eko, sejak lama dirinya telah menekankan kepada bawahannya agar dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak ada embel-embel atau biaya apapun yang dapat dikatakan pungli dan dilakukan di luar ketentuan. Jika itu tetap dilanggar maka yang bersangkutan harus siap menerima sanksinya.

"Dalam setiap kesempatan masalah ini selalu kita sampaikan. Jangan sampai akibat ulah satu dua orang, lembaga atau instansi kita jadi tercoreng. Untuk itu kami menekankan sekali agar jangan sampai dilakukan hal-hal tersebut," tukasnya.

Berbeda jika ulah tersebut dilakukan oleh warga Gunungkidul sendiri. Misal ada warga yang tidak dapat melakukan pengurusan langsung sendiri kemudian mereka menitipkan berkas kepada orang lain seperti melalui ketua RT, rekan, pengurus desa dan sebagainya. Kemudian, sebagai imbalan mereka mengeluarkan uang dengan alasan uang transportasi, uang terima kasih dan lainnya.

"Oleh karena itu sebaiknya dalam melakukan pengurusan dilakukan sendiri. Kan mau mengurus datanya sendiri, masa mau minta tolong orang lain yang menguruskan," tandas Eko.

Jika suatu saat masyarakat masih menemukan indikasi pungli dalam pelayanan adminduk, Eko meminta untuk melaporkannya dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat. Sebab, kata dia, Pungli sudah merupakan bentuk pelanggaran pidana yang bisa dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda Rp 75 juta.

Berita Terkait :